Kemasan polos adalah penyeragaman desain, warna, dan tulisan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik diluar pencantuman peringatan kesehatan bergambar. Sehingga dengan kemasan polos pencantuman logo merek tidak diperbolehkan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP No. 28/2024). Penyusunan RPMK tersebut ditargetkan untuk selesai di akhir September 2024 dan akan turut mengatur mengenai kemasan polos pada produk tembakau.
Usulan kemasan polos pada produk tembakau yang akan diatur dalam RPMK tidak sesuai dengan mandat pada PP No. 28/2024.
Penerapan kemasan polos produk tembakau dan rokok elektronik merupakan adopsi aturan dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di mana Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang meratifikasi FCTC. FCTC didorong oleh lembaga-lembaga kesehatan di dunia, khususnya di negara-negara yang tidak memiliki mata rantai tembakau seperti Indonesia, yaitu petani tembakau, petani cengkih, pedagang warung, sampai tenaga kerja pabrik.
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk menolak meratifikasi FCTC dan tidak memasukkan ketentuan-ketentuan dalam FCTC dalam peraturan di Indonesia.
Di kancah global, Indonesia bersama empat negara yakni Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba pernah menggugat Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2024, karena negara kangguru itu menerapkan ketentuan wajib kemasan polos untuk semua produk tembakau yang merugikan ekspor negara serta menyebabkan semakin menjamurnya rokok ilegal.
Indonesia juga tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang memiliki ketentuan luar biasa ketat bahkan mengarah ke mematikan produk tembakau, yang banyak dibudidayakan dan menyerap tenaga kerja di Indonesia.
Industri tembakau memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk serapan tenaga kerja dan penerimaan negara.
Ketentuan kemasan polos dalam RPMK sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau global dari negara-negara yang tidak punya mata rantai/tenaga kerja tembakau. Khususnya yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Negara yang mempunyai industri rokok yang besar seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, dan Argentina menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing.
Pimpinan PD FSP RTMM-SPSI DIY menolak rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Pihaknya menilai jika kebijakan ini diimplementasikan, maka dikhawatirkan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.
Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyatakan pihaknya sangat kecewa dan tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diinisiasi melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.
APTI nilai aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan merupakan ancaman bagi petani tembakau.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai tindak lanjut dari PP 28/2024. Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi menyatakan bahwa regulasi ini mengancam mata pencaharian 2,5 juta petani tembakau yang bergantung pada industri tembakau.
Pakar Hukum Ali Ridho, menyoroti adanya kesamaan pendekatan dalam merumuskan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Aceh Tengah, Hasiun secara tegas menolak PP 28/2024 maupun RPMK karena berdampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani. Perwakilan DPD APTI Jabar, Undang Herman, menyayangkan proses penyusunan PP 28/2024 tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari pihak yang terdampak, termasuk kelompok petani.
Ahli hukum dari Universitas Trisakti, Ali Ridho, menilai Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan PP 28/2024 perlu dikaji ulang. Sehubungan dengan transisi menuju pemerintahan baru yang sudah membuat prioritas,
Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menolak keras Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi termasuk kemasan rokok polos tanpa merek.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay, mengkritik sikap Kemenkes yang tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada pembuatan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, terutama ketika kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap ekonomi masyarakat luas.
Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak zonasi penjualan rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan taman bermain anak sebagai salah satu pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Juru Bicara Komunitas Kretek Khoirul Aftifudin, menyebut bahwa pasal kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tidak sesuai untuk diadopsi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengatakan sebagai sektor hilir, sektor tembakau telah berkontribusi besar bagi pendapatan usaha ritel sampai PDB, sehingga imbas hilangnya pendapatan pelaku usaha dengan adanya PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.
Juru Bicara Komunitas Kretek Khoirul Aftifudin, menyebut bahwa pasal kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tidak sesuai untuk diadopsi.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (UNAIR), Gitadi Tegas Supramudyo, menyoroti rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, berpotensi menjadi aturan yang memberatkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menyebut potensi dampak ekonomi yang hilang dari tiga skenario kebijakan terkait industri tembakau pada PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan dalam radius 200 meter, dan larangan iklan, dapat mencapai Rp308 triliun dan penerimaan perpajakan menurun sebesar Rp160,6 triliun.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut Tengah mengkaji ulang kebijakan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) bersama mitra bisnis Kemenkes
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti bahwa beleid Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan PP 28/2024, bertentangan dengan RUU Komoditas Strategis Nasional (RUU KSN).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS tidak puas terhadap perumusan PP 28/2024 maupun RPMK akibat minimnya keterlibatan pekerja dalam pembuatan regulasi tersebut.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, dalam diskusi publik bertajuk "Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram", menilai bahwa jika pasal RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik diterapkan maka negara berpotensi mengalami dampak ekonomi setara dengan Rp 308 triliun.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, RPMK, mendapat keluhan terkait regulasi yang diamanatkan.
Juru Bicara Komunitas Kretek Khoirul Atfifudin menilai Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 akan mengancam ekosistem industri tembakau.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, RPMK, mendapat keluhan terkait regulasi yang diamanatkan.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Roberia menyampaikan pihaknya akan menampung masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) serta zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merijanti Punguan Pitaria mengatakan di beberapa negara sudah terbukti kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tidak serta-merta menurunkan prevalensi perokok, dan justru malah meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Negosiator Perdagangan Ahli Madya di Kementerian Perdagangan Angga Handian Putra menjelaskan kebijakan kemasan rokok polos akan mengganggu perdagangan dan hak pemegang merk.
Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Nayoan mengatakan dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serapan tembakau dipastikan akan lebih rendah lagi.
Pemerintah berencana untuk menerapkan standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK sebagai aturan turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan.
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan ketentuan wajib kemasan polos untuk semua produk tembakau. Kebijakan inipun dinilai bisa menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi industri rokok dan tembakau tapi juga industri lain yang terkait.
Perwakilan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftah Faqih menilai, selama ini Kemenkes belum berimbang dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perancangan PP 28/2024 dan RPMK, karena dianggap berorientasi pada kepentingan pihak tertentu saja.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan DPR akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sesuai ketentuan undang-undang.
Halaqah Nasional dengan tema “Telaah Kritis Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik” dihadiri oleh berbagai narasumber seperti perwakilan Kemenkes, Ketua PBNU, Pakar Hukum, Ketua FSP-RTMM-SPSI, APTI, dan anggota DPR RI Komisi XI.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi mengungkapkan keberatan terkait aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam draft RPMK dan sejumlah pasal pada PP 28/2024 yang melarang penempatan iklan produk tembakau dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan batasan waktu penayangan iklan.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dan Yahya Zaini mengkritisi aturan pada PP 28/2024 dan aturan turunannya, RPMK. Yahya Zaini menilai pasal mengenai standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek akan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi produk, serta mencabut hak pengusaha untuk edukasi produk dengan benar, sehingga berpotensi berimbas pada meningkatkan peredaran rokok illegal
INDEF menilai PP 28/2024 serta RPMK turunannya memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi. Kepala Pusat Industri INDEF, Andry Satrio Nugroho menilai dua regulasi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak terhadap para pengusaha dan industri secara keseluruhan.
Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Fitriani A. Sjarif menyayangkan proses penyusunan PP 28/2024 dan aturan turunannya RPMK yang tidak menjamin partisipasi publik (meaningful participation) dalam penyusunan peraturan yang terburu-buru sehingga kualitas substansi peraturan yang dihasilkan kurang baik dan sulit diimplementasikan di lapangan.
Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI) Wiratna Eko Indra Putra, mengaku kecewa lantaran penyusunan Rancangan Permenkes dan PP 28/2024 hanya mewakili kepentingan sepihak dari sisi kesehatan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.
Dr. Felosofa Fitriya, Praktisi Kesehatan Publik, kritisi pasal kemasan polos pada produk tembakau sebab hal ini ditimbang dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen untuk membedakan produk.
Perwakilan DPR RI, menyayangkan aturan PP 28/2024 dan RPMK turunannya sebab dinilai sangat diskriminatif terhadap produk tembakau dan keberlangsungan mata rantainya.
Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai pengaturan kemasan polos tanpa merek di Rancangan Permenkes akan menimbulkan kerancuan saat memilih produk tembakau yang melanggar hak konsumen untuk mengetahui informasi produk serta mendorong masuknya rokok ilegal.
Asosiasi Media Luar Griya Indonesia (AMLI) mendesak revisi atas PP 28/2024 serta RPMK turunannya. Tolakan disampaikan oleh Ketua Umum AMLI, Fabianus Bernadi, atas beberapa pertimbangan.
Dozens of associations have voiced their rejection of controversial policies related to tobacco product regulation such as plain packaging provision in the MoH draft regulation and other provisions in GR No. 28/2024.
Pasal-pasal kontroversial pada peraturan PP 28/2024 dan aturan turunannya semakin menegaskan posisi pelaku usaha rokok elektronik untuk menolak aturan yang diprakarsai oleh Kemenkes (RPMK).
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) siap turun ke jalan guna menyampaikan penolakan terhadap PP 28/2024 hingga peraturan turunannya RPMK yang dinilai mengancam industri rokok nasional.
Aturan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dan melarang pencantuman logo atau merek produk tersebut mendapat kecaman banyak pihak, termasuk industri produk tembakau alternatif yang mengecam keras wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek sesuai tertuang di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Berbagai asosiasi industri hasil tembakau meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menolak ketentuan standarisasi kemasan polos produk tembakau.
Petani menolak wacana standardisasi kemasan berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik dalam Rancangan Permenkes (11/9/2024).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 20 asosiasi industri hasil tembakau menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang memuat ketentuan standardisasi penyeragaman kemasan/kemasan polos yang dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan ekonomi nasional.
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang mewakili para pekerja di industri tembakau menolak keras wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dalam RPMK serta PP 28/2024.